Tim Pengawas Daerah Perbatasan DPR RI Tinjau Natuna

Memo 86 -Natuna

Rombongan Tim Pengawas Daerah Perbatasan DPR-RI akhirnya tiba di kantor Bupati Natuna pada Rabu siang (18/10/2017) dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Hj Ngesti Suprapti. 
Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Izwar Asfawi, para Camat, Kades, Lurah dan tokoh masyarakat.

(Ket foto: Wakil Bupati Natuna,Hj Ngesti saat berdialog dengan rombongan Tim Pengawas daerah perbatasan DPR RI di ruang rapat kantor bupati)

Rombongan Timwas DPR RI terdiri dari, anggota DPR RI, H. Syarif Abdullah Alkadrie (F-Nasdem), Marinus Gea (F-PDIP), Drs.Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), Sutriyono (F-PKS), H. Sukiman (F-PAN), Katherine Anggela Oendoen (F-Gerindra), Kharisun Alaikum (Sekretariat Timwas Perbatasan), Iswani (Sekretariat Timwas Perbatasan), Taufik Hidayat (Sekretariat Timwas Perbatasan), Venti Eka Satya (Peneliti Pusat Peneliti), M. Nasir (Staff khusus Wakil Ketua DPR RI/Korinban).
Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Natuna, Ngesti Suprapti menjelaskan potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Natuna selama ini. Kabupaten Natuna merupakan daerah strategis yang merupakan beranda terdepan dari NKRI, mempunyai potensi yang bisa diandalkan dan berbatasan dengan negara lain melalui jalur laut. “Lintas batas merupakan hal yang penting sehingga perlu adanya pos lintas batas untuk mencegah perdagangan ilegal seperti yang terjadi di Serasan dan ilegal fishing” ucap Ngesti.
Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemda Natuna,Provinsi dan pusat dalam melakukan peningkatan di segala aspek seperti pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan air bersih. Untuk bidang perikanan, saat ini telah dibangun pelabuhan terpadu di selat lampa yang rencananya akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. “Masalahnya pelabuhan terpadu tersebut terkendala oleh lahan yang harus direklamasi dan daerah sekitarnya yang merupakan hutan lindung” ucap Ngesti lagi.
Keterbatasan anggaran merupakan kendala lain yang dihadapi oleh Pemda Natuna dalam membangun Kabupaten Natuna, karena lanjutan pembangunan kedepan bisa terputus dan tidak tercapai.
“Kami berharap pemerintah pusat tetap memberikan perhatian khusus Kepada Natuna serta tetap serius dan fokus memperhatikan kesejahteraan masyarakat Natuna ” ujar Ngesti.
Sementara itu anggota Timwas dari DPR RI dari fraksi PAN, H.Sukiman mengatakan alasan melakukan kunjungan kerja tersebut, untuk mengawasi dan melakukan peninjauan langsung ke daerah – daerah agar bisa mendapatkan masukan secara langsung ke setiap daerah perbatasan. 
“Ini merupakan salah satu program dari Presiden RI untuk membangun daerah perbatasan,” jelasnya. 
Natuna merupakan daerah perbatasan yang banyak diperbincangkan dipusat dan menjadi agenda penting dari 18 Kementerian dan Lembaga dalam percepatan pembangun di Natuna. Dan pembagunan di Natuna akan dilakukan secara terpadu berdasarkan tahun anggaran 2017.
Hal ini, menurutnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Natuna untuk percepatan pembangunan di Natuna. 
Sukiman menuturkan, jika setiap anggota DPR RI sangat mendukung atas program yang dicanangkan oleh presiden Jokowi. Sehingga Tim Pengawasan DPR RI terjun langsung kesetiap daerah perbatasan, salah satunya Natuna. 
“Kita berharap segala permasalahan yang menyangkut dengan perbatasan bisa terselesaikan. Untuk itu, antara Pemerintah Daerah harus saling berkomunikasi dengan pemerintah pusat tentang pembangunan daerah,” ungkapnya. (rian/jp)

Facebook Comments
Sebarkan Berita ini:

Related posts