Proyek “abal-abal” Pembangunan SLB, Lahan Korupsi Dinas Pendidikan Kepulauan Riau ?

 

Memo-86,Natuna

Pasca terbitnya berita miring, terkait pembangunan unit sekolah baru (USB) sekolah luar biasa(SLB), 12 Agustus lalu, judul “Proyek siluman Ala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau”, membuat pihak Disdik Kepri kebakaran jenggot. Saat itu, proyek empuk tersebut, tidak jelas asal- usulnya, lantaran tidak ada papan plang, sesuai aturan Perpres 54 tahun 2010, tentang pengadaan barang dan jasa.


( Sulaiman, Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna )

Kini, proyek senilai Rp2Milyar itu, kembali bermasalah. Masyarakat menyoal mekanisme pengerjaan proyek, lantaran di kerjakan melalui mekanisme swakelola. Sementara dalam peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa sangat jelas di sebutkan, di atas Rp200jt wajib lelang, dan di perkuat dalam pasal 31 huruf b,c dan d, apalagi pembangunan unit sekolah baru (Konstruksi)


(  foto : pondasi SLB )

Namun, mengangkangi aturan perpres, tidak membuat pihak dinas pendidikan provinsi Kepulauan Riau gentar. Saat di konfirmasi rekan wartawan memo86 di Tanjung Pinang, via telepon, 11 Agustus lalu. 

Ketua Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Mardiana mengatakan, mekanisme pengerjaan proyek telah sesuai aturan. Kita tidak memakai Perpres 54 tahun 2010, melainkan permendikbud dan permenkeu, ucapnya singkat. 


( foto : galian pondasi proyek anal-abal SLB dinas Pendidikan Kepri )

Pembicaraan itupun terhenti lantaran Mardiana menyarankan, bertemu di kantornya saja hari senin 14 Agustus 2017 . Namun, rekan wartawan memo86 tidak berhasil menemuinya, berhubung rapat. Berulang kali di konfirmasi via telpon, mardiana malah bungkam. Begitu juga sang kadis Pendidikan Provinsi Kepri, Arifin Nasir. Pertanyaanya, ada apa?.

Hal serupa terjadi, saat pegawai dinas pendidikan kabupaten Natuna, Sulaiman, nota benenya anggota pembangunan proyek SLB di konfirmasi, Senin 14 Agustus lalu. Pria separuh baya itu “arogan” dalam meminta kartu pres wartawan dan langsung mendokumentasikannya (Foto-red) di hp pribadinya. Padahal, wartawan hanya meminta ijin merekam hasil wawancara sesuai kode etik jurnalistik.

Ironisnya, saat di konfirmasi terkait mekanisme pengadaan USB di Natuna, Ia tidak berani berkomentar. Namun, Ia tetap memberikan jawaban, atas pertanyaan wartawan. Sikap plin-plan pejabat negara ini menimbulkan spekulasi, ada ketidak beresan dalam pembangunan sekolah luar biasa di Natuna.

“Kami tidak bisa berkomentar terkait pembangunan, karena tanggung jawab provinsi. Tidak ada hubungannya dengan kabupaten. Kita hanya menyiapkan peserta didik.” Ucapnya.

Sulaiman juga mengklaim, tanpa mengikuti perpres 54 tahun 2010, proyek dapat di kerjakan. Bahkan ia “sesumbar” jika bermasalah, tak mungkin lolos dari biro hukum kementrian. Anehnya, data siswa berkelainan khusus di kabupaten Natuna tidak berani di perlihatkan pada media. Dirinya berceritra, ada 70 murid. Tapi tersebar didaerah mana saja, sulaiman tidak bisa menyebutkan.

Ia juga bercerita, pembangunan SLB untuk semua kalangan, tapi tahap pertama, di peruntukan bagi siswa Sekolah Dasar dulu, sebanyak 5 orang siswa. Karena masih tahap pertama, lokalnya hanya di bangun 6 unit. Ruang kantor dan asrama tidak ada. Kedepan, jika jumlah siswa dari pulau- pulau ada, ini alasan kita, mengajukan pembangunan asrama, kata sulaiman. Sementara, kantor guru memakai lokal dulu, tambahnya lagi.

Sulaiman kembali plin-plan, saat di pertegas, berapa kepastian jumlah lokal yang di bangun menggunakan dana APBN tersebut. Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna itu malah meminta media tidak mempublikasikan dengan dalih tidak tau. Ironis bukan ?. Seorang pejabat negara, integritasnya sangat di ragukan. Padahal dirinya salah satu anggota tim pembangunan SLB, bersama 2 rekannya yang di ketuai mardiana.

 Bahkan, dirinya tidak pernah melihat seperti apa gambar gedung pembangunan SLB. Tertutupnya informasi kepada anggota tim pembangunan, semakin menguatkan spekulasi, ada aroma “KKN” dalam pembangunan SLB. Parahnya, pembangunan proyek fantastis itu, makin kental aroma “korupsinya”, saat pihak konsultan pengawas tidak ada dari pihak K/L/D/I, ( Kementrian, Lembaga, Dinas, Instansi) melainkan perorangan. Sesuai aturan perpres 54 tahun 2010, sejatinya, pengawas harus dari instansi terkait, bukan perorangan. Omi dan Afrizal S.T, merupakan konsultan pegawas perorangan yang di tunjuk Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Nama kedua orang ini, memang sudah tidak asing di kalangan wartawan. Maklum, sering “menghendel” sejumlah proyek.

Sayang, Konsultan pengawas yang telah di percayakan pemerintah untuk mengawasi setiap detail pekerjaan, perlu dipertanyakan keberadaanya. 

Meski di gaji menggunakan uang rakyat, OMI sangat jarang berada di lokasi pembangunan. Bahkan berulang kali wartawan media ini kelokasi, OMI tak pernah bisa di temui. Hanya para “antek- anteknya”, bernama Eko biasa di sapa para buruh, menjadi orang kepercayaan memonitor sejumlah kinerja tukang.

Proyek benilai milyaran itu, tampaknya, makanan empuk praktek korupsi, jika aparat penegak hukum, “kecolongan”. Pasalanya, kedalam pundasi menurut gambar seharusnya 80cm2. Namun fakta di lapangan, kedalam pondasi hanya 1 jengkal. Eko berdalih, gestur tanah miring, membuat kedalamannya di rata- ratakan saja, kalau tidak pundasinya bisa tinggi sekali. Contoh di sana sekian, di sini sekian, ucapnya menerangkan saat di temui di lokasi pembangunan, beberapa waktu lalu.

Pertanyaanya, mengapa pihak pekerja, nota benenya Dinas Pendidikan Provinsi tidak mengikuti gambar. Sementara konsultan perencanaan, di bayar negara “mahal mahal” untuk menghitung dan mendesain gambar sesuai kondisi di lapangan. Sulaiman berceritra, Dirinya sudah mengingatkan, agar pundasi di perdalam, namun, hingga berita ini di muat, kedalaman pondasi satu jengkal, masih jadi ”primadona”.

Proyek senilai Rp2Milyar itu ternyata tidak memakai cakar ayam ( tiang pondasi). Pondasi hanya di susun memakai batu pondasi dan di beri stek satu batang besi ukuran 8mm2, berjarak ½ meter. Proyek milyaran, berkonstruksi “abal abal” ini, jelas menimbulkan masalah di kemudian hari. Gerstur tanah berpasir, jika tidak memiliki pondasi kuat, tentu mengakibatkan keretakan, bahkan bangunan gampang roboh. Hal ini di katakan, rekan media memo86, nota benenya berkerja sebagai konsultan perencanaan di perusahaan swasta.

 Bahkan, para tukang di proyek tersebut juga mempertanyakan hal serupa. Saat berbincang- bincang dengan para buruh, sejumlah pekerja miris melihat kedalaman pondasi, lantaran sangat tidak masuk akal, proyek milyaran, pondasi “abal-abal”.

Masyarakat berharap, aparat penegak hukum mengusut tuntas pembangunan proyek sekolah luar biasa di Kabupaten Natuna. Jangan sampai, uang rakyat terbuang sia- sia, oleh ulah segelintir oknum tak bertanggung jawab. Karena kabar burung beredar, konsultan pengawas dekat dengan sejumlah aparat hukum. 

Mungkin faktor kedekatan inilah membuat dirinya diatas angin. Pertanyaanya, beranikah aparat hukum, mengusut kasus ini?,……bersambung

Rianto Saut Halomoan Sianipar

Biro : Natuna 

Facebook Comments
Sebarkan Berita ini:

Related posts