Korupsi PLTS Natuna Tidak Tersentuh Hukum !

Memo-86 ,Natuna

Meski sudah mendapat sorotan dari sejumlah media, terkait pembangunan Pembangkit listrik tenaga Surya, oleh Satuan kerja kementrian daerah tertinggal ( KPDT), hingga kini, tidak satu pun pihak berkepentingan angkat bicara. 


Adanya kunjungan DPD RI Komite VI bidang pembangunan, Haripinto, beberapa pekan lalu, juga tidak membuahkan hasil signifikan. Serupa, dengan pengaduan lewat Humas RI 1.
Proyek dari KPDT ditenggarai menyimpan sejumlah misteri. Proyek empuk, dari Pemerintah Pusat itu, di pastikan menjadi lahan ‘korupsi’ karena setelah selesai dibangun, belum ada serah terima, bahkan tidak ada pemeliharaan.

Sebelumnya, seperti di kutip dari media Rakyat, salah satu penggiat anti korupsi, Wan Sanusi telah menyoroti buruknya kinerja KPDT. Sebab berbagai proyek terkucur, banyak menimbulkan polemik dimasyarakat, diantaranya sarana lampu penerangan, (Tenaga Surya).Paket tersebut berpusat di daerah pedalaman dan terisolasi. Sehingga pihak rekanan, berpeluang untuk melakukan kecurangan

Ditambah lagi, kurangnya keperdulian masyarakat sekitar, membuat paket tenaga Surya menjadi lahan empuk bagi ‘koruptor”. Kendati proyek terlaksana, namun hasilnya, hanya sementara. Alhasil proyek mubajir. Pada hal, sudah berapa uang rakyat dihamburkan untuk pekerjaan itu. Jika tidak diperbaiki, bukan tidak mungkin, proyek milyaran itu bakal jadi besi tua. Untuk itu KPK, diminta , segera mengusut sampai tuntas seluruh proyek Tenaga Surya di Natuna dan kabupaten Alor, cap Wan Sanusi.

Kita mau lihat sejauh mana keseriusan aparat penegak hukum dalam menyikapi permasalahan ini. Kemarin Saya sudah Expos di berbahai media, namun belum ada niat baik dari pihak rekanan untuk melakukan perbaikan. Nilai proyek ini millyaran rupiah, jika hanya terpakai 5 bulan saja, kemana anggaran pemeliharaannya.?.

Data kutip dari sumner terpercaya menyebutkan, Proyek ini berada di Kabupaten Natuna Kepri dan Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur senilai Rp. 21 millyar lebih.

Pekerjaan pembangunan elektrifikasi lampu penerangan , dengan teknologi tenaga Surya, dari KPDT, ditemukan banyak kejanggalan. Proyek dengan nilai puluhan millyar itu, Paketnya disatukan. Permasalahan ini tentu mengundang tanda tanya. Kenapa paket nya disatukan?

Padahal dalam Perpres 54 Tahun 2010 pasal 24 no3, hurup ,A, sudah jelas dikatakan, dalam melakukan pemaketan barang dan jasa, 
Pengguna Anggaran DILARANG, menyatukan ,atau memusatkan beberapa kegiatan, di beberapa lokasi atau Daerah , menurut sipat ,pekerjaan, dan tingkat efisiensinya, harus dilakukan di daerah masing masing.

Pasal 24 (1) PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I.
(2) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Menilik persoalan ini, seharusnya Paket pekerjaan tidak boleh satu mata anggaran, didua lokasi yang berbeda.Namun kenyataannya, Peraturan Presiden, tersebut dikangkangi satker KPDT.

Dari hasil analisa diatas, PA, dikategorikan telah, mengangkangi Perpres 54 tahun 2010, serta perubahannya. Oleh sebab itu, dapat dipastikan, adanya “persekongkolan” antara PA, dengan pihak rekanan, dalam pelaksanaan proyek .
Disisi lain, dari hasil dokumen lelang ,dilakukan LPSE Jakarta, , dari 23 peserta , teryata ,PT Servindo berada pada urutan ke 21, dengan harga penawaran 21,115.369.000. Celakanya, pemilik PT ini, dinobatkan menjadi pemenang tender. Untuk itu sudah seharusnya KPK, melakukan penyelidikan terhadap kegiatan ini.
Persoalan lain, ditemukan ,lelang awal ,pada tgl 14/04/2014.sampai akhir 14/05/2014. masa kerja dimulai, 16/05/2014, sampai 16 /10/2014. Namun fakta lapangan, pekerjaan tersebut, berlanjut antara Pebruari – Maret.2015 dapat dipastikan ,pekerjaan sudah telat,

Adanya keterlambatan pekerjaan hingga 5 bulan, seperti pengakuan dari ketua RT, desa Segeram, yang menyebut, paket selesai antara bulan 3-5, sudah seharusnya perusahaan ini, diblack list dan dilakukan pemutusan kontrak. 
Termasuk dilakukan denda. Sayangnya, pihak pertama, sepertinya. tidak melakukan sehingga pekerjaan berlanjut. Lalu timbul pertanyaan ada apa, antara PA, dengan pihak rekanan?

Proyek yang jumlahnya puluhan millyar ini, wajar saja jadi bahan pertanyaan. Di tengah tengah masyarakat mengingat Natuna hanya mendapatkan satu unit. Pertanyaannya, benarkah Kabupaten Natuna hanya kecipratan 1 paket ?.
Jika dikalkulasi dengan kegiatan sama, pada tahun 2015, lalu, Natuna Kecipratan 2 unit paket PLTS, kapasitas 5 kwp. Didaerah Pulau tiga dari kementerian ESDM, nilainya Rp2,5millyar harga penawaran 2,2 millyar lebih.
Dapat dikategorikan harga per unit.PLTS di desa Segeram, sekitar 1,1milyar lebih. Sesuai dengan data yang ada. proyek PLTS dari KPDT, senilai Rp21,1 milyar kebih, dibagi 1,1 bisa mencapai 19 unit.

Sementara Natuna hanya Kecipratan 1 unit. Berarti ada sekitar 18 unit di Kabupaten Alor, Benarkah demikian. Apakah Kabupaten Natuna, yang berada di daerah perbatasan hanya mendapatkan 1 unit, sementara kabupaten alor 18 unit. Atau jangan jangan ada yang “fiktif ‘. 

Semoga KPK, dapat membongkar kasus ini. Diharapkan Presiden, Jokowi, meminta aparat hukum untuk menindaklanjuti nya.
Sementara itu , Triono. Selaku direktur PT. Servindo, masih bungkam seribu bahasa. 
Beberapakali wartawan koran ini melakukan konfirmasi lewat SMS ngak ada tanggapan.Hal serupa juga di dilakukan oleh Saswita, PPTK kegiatan dari Satker KPDT, Acuh tak acuh.

 Rian.

Biro : Natuna

Facebook Comments
Sebarkan Berita ini:

Related posts