Tim Pengawas Daerah Perbatasan DPR RI Tinjau Natuna

Memo 86 -Natuna Rombongan Tim Pengawas Daerah Perbatasan DPR-RI akhirnya tiba di kantor Bupati Natuna pada Rabu siang (18/10/2017) dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Hj Ngesti Suprapti.  Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Izwar Asfawi, para Camat, Kades, Lurah dan tokoh masyarakat. (Ket foto: Wakil Bupati Natuna,Hj Ngesti saat berdialog dengan rombongan Tim Pengawas daerah perbatasan DPR RI di ruang rapat kantor bupati) Rombongan Timwas DPR RI terdiri dari, anggota DPR RI, H. Syarif Abdullah Alkadrie (F-Nasdem), Marinus…

Sebarkan Berita ini:
Read More

Hari Libur, Bupati Natuna Sibuk Kunker Kepulau Perbatasan

Memo-86,Natuna. Meski di hari libur pegawai, Sabtu, 30 September 2017, Bupati Natuna H. Abdul Hamid Rizal, tidak Berleha leha. Bersama rombongan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), orang nomor satu itu melakukan kunjungan kerja ke wilayah kecamatan Serasan-Subi, sesuai agenda di Humas Pemkab Natuna. ( Bupati Natuna : tiba di Pelabuhan Serasan.) Bertolak sejak mata hari terbit, kapal fery pemda Natuna, INDRA PERKASA 159, tancap gas membawa ronbongan, dari pelabuhan penagi. Hanya tiga setengah jam, Bupati Natuna sudah menginjakkan kakinya di pelabuhan Serasan, di sambut, ribuan masyarakat.  Antusiasnya masyarakat menyambut orang…

Sebarkan Berita ini:
Read More

Korupsi PLTS Natuna Tidak Tersentuh Hukum !

Memo-86 ,Natuna Meski sudah mendapat sorotan dari sejumlah media, terkait pembangunan Pembangkit listrik tenaga Surya, oleh Satuan kerja kementrian daerah tertinggal ( KPDT), hingga kini, tidak satu pun pihak berkepentingan angkat bicara.  Adanya kunjungan DPD RI Komite VI bidang pembangunan, Haripinto, beberapa pekan lalu, juga tidak membuahkan hasil signifikan. Serupa, dengan pengaduan lewat Humas RI 1. Proyek dari KPDT ditenggarai menyimpan sejumlah misteri. Proyek empuk, dari Pemerintah Pusat itu, di pastikan menjadi lahan ‘korupsi’ karena setelah selesai dibangun, belum ada serah terima, bahkan tidak ada pemeliharaan. Sebelumnya, seperti di kutip…

Sebarkan Berita ini:
Read More

ADA PUNGLI DI BANDARA SUTAN SYARIF KASIM RIAU

Memo-86,Riau Pungutan tanpa didasari payung hukum merupakan jenis pungutan liar,didalam karcis parkir tertulis harga Rp.5000 yang harus dibayarkan para penumpang pesawat yang akan menggunakan angkutan taksi. Ketika dikonfirmasi kepada petugas pemberi karcis untuk apa kegunaan uang yang dipungut dari setiap penumpang pria tersebut tak mau menjawab. Tak jelas juga apa harga Rp. 5000 berlaku bagi perorangan penumpang atau per armada  taxi dan siapa penikmat uang yang dipungut secara terang-terangan tersebut.seperti apa bentuk pengembaliannya ! Diminta Kapolda Riau turun tangan terkait kegiatan pungli yang berlindung di balik AURI. ( Henri Hutabarat…

Sebarkan Berita ini:
Read More

KA-CABJARI KUNDUR PIMPIN UPACARA PENURUNAN BENDERA DI KECAMATAN KUNDUR BARAT

Memo-86,Kundur. 17-8-2017 Upacara peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 menjadi momentum mengingat kembali kekayaan akan keberagaman warisan nenek moyang yang di ikat dalam tali Bhinneka Tunggal Ika. Menjadi Inspektur upacara penurunan bendera sang merah putih di Kecamatan Kundur Barat yang berjalan cukup khidmat menjadi momen yang istimewa bagi Kacabjari Tanjung Batu Kundur. Pesan-pesan moral yang disampaikan Kacabjari Tanjung Batu Kundur,Filpan F D Laia SH,MH kepada seluruh peserta upacara khususnya para pelajar ,sampai dan dapat diterima sebagai makna dari Kemerdekaan yang harus dipelihara dan dipertahankan dan menjadi semangat baru untuk…

Sebarkan Berita ini:
Read More

ISU 20 M UNTUK LEPASKAN HUN CENG NING DARI HUKUMAN MATI BUKAN ISAPAN JEMPOL

Memo-86, Batam Majelis hakim di PN Kls I Batam yang memeriksa kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 26 kg dengan terdakwa Hun Cheng Ning alias Toni Lee WNA asal Thailand dan rekannya Raden Novi boleh bernafas lega. Oleh karena Kedua terdakwa dalam kasus narkoba yang mecatatkan sejarah dengan barang bukti terbanyak sepanjang sejarah Pengadilan negri Batam ada lepas dari hukuman mati. Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan subsider melanggar…

Sebarkan Berita ini:
Read More

Biaya Mengurus Sertifikat Tanah Kini Hanya Rp 50.000,

Memo-86 Kementerian Agraria serta Tata Ruangan/Tubuh Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberlakukan skema pengurusan sertifikat untuk perorangan atau perusahaan lewat loket-loket BPN. Menurut Menteri ATR/BPN, dengan mengurusi sendiri tanpa ada perwakilan atau bahkan juga calo, sistem penerbitan sertifikat malah lebih gampang. “Pertama, datang ke loket BPN, kelak di beri barcode atau PIN. Bila ketemu si A, si B, ya kita sulit (mencarinya), ” tutur Ferry di Garut, Jawa Barat, Rabu (13/4/2016). Biaya Mengurusi Sertifikat Tanah Cuma Rp 50. 000 justify;”> Ia menerangkan, bila orang-orang mengurusi sendiri ke loket BPN serta disuruh membayar…

Sebarkan Berita ini:
Read More